Kepada Duta Pancasila Kabupaten Malang, LaNyalla Sebut Pemahaman Pancasila Semakin Dangkal

- Kamis, 9 Desember 2021 | 20:30 WIB
LaNyalla Mattalitti (Ketua DPD RI) memberi sambutan secara virtual dalam Pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang, Kamis (9/12/2021
LaNyalla Mattalitti (Ketua DPD RI) memberi sambutan secara virtual dalam Pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang, Kamis (9/12/2021

 

BENGKULU – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Pancasila saat ini lebih sering diucapkan sebagai jargon politik semata. Sementara pemahaman terhadap Pancasila semakin dangkal.

“Terus terang saya senang dan bangga jika ada generasi muda masih membicarakan salah satu persoalan fundamental bangsa ini, yaitu pentingnya pemahaman nilai kebangsaan melalui pemahaman yang utuh terhadap Pancasila,” ujar LaNyalla saat memberi sambutan secara virtual dalam Pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang, Kamis (9/12/2021).

Menurut LaNyalla, Pancasila tidak boleh dijadikan vis a vis dalam polarisasi atau pembelahan masyarakat, seperti sekompok orang yang membenturkan vis a vis Pancasila dengan Islam. Padahal tidak ada satu tesis pun yang menyatakan Pancasila bertentangan dengan Islam.

“Kita semua juga tahu, bahwa negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) konstitusi kita. Di Ayat (2) disebutkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” jelasnya.

Anehnya, lanjut LaNyalla, ketika ada kelompok masyarakat yang taat menjalankan ajaran agamanya, seolah dipandang tidak Pancasilais.

"Mengapa semakin banyak kelompok masyarakat yang memahami Pancasila dengan begitu dangkal? Inilah buah Era Reformasi dan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 silam, yang akhirnya mengubah wajah dan sistem tata negara bangsa ini. Sistem Demokrasi dan Ekonomi Pancasila diubah menjadi Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik,” kata Senator asal Jawa Timur itu.

Diingatkan juga oleh LaNyalla, atas desakan Reformasi, pada tanggal 13 November 1998, melalui Ketetapan Nomor 18 tahun 1998, MPR mencabut Ketetapan tentang Pendoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Alasannya karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

“Yang jadi pertanyaan bagaimana mungkin P4 yang sudah berjalan selama 20 tahun, dan bertujuan menanamkan ideologi bangsa, dikatakan materinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara? Inilah yang saya sebut sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan sebuah negara, adalah dengan membuat ideologi bangsa tersebut menjadi terasing dan aneh di mata rakyatnya. Sehingga hari ini Pancasila ibarat raga tanpa jiwa. Ada, tetapi tidak ada,” bebernya.

Halaman:

Editor: Andi Hartono

Tags

Terkini

Pelantikan Presidium MD KAHMI Bengkulu Utara

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 07:05 WIB

Pengukuhan Kepengurusan ICMI Kabupaten Seluma

Sabtu, 9 Juli 2022 | 21:45 WIB

Safran Terpilih Jadi Ketua FKW KAHMI Bengkulu

Sabtu, 21 Mei 2022 | 20:15 WIB

WALHI BENGKULU Inisiasi Pembentukan AP2SI BENGKULU

Kamis, 23 Desember 2021 | 13:25 WIB

Sosialisasi dan Pembekalan Peran Pramuka

Rabu, 22 Desember 2021 | 22:35 WIB

Terpopuler

X